Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan regulasi terbaru yang disahkan oleh Pemerintah Pusat pada 17 Desember 2025 di Jakarta dan resmi berlaku mulai 2 Januari 2026, menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Peraturan ini menjadi dasar baru bagi hukum acara pidana di Indonesia dengan menghadirkan pembaruan signifikan dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Seluruh perubahan tersebut disusun selaras dengan prinsip due process of law dan perkembangan sistem peradilan pidana modern. Melalui halaman ini, masyarakat umum, aparat penegak hukum, akademisi, serta praktisi dapat memperoleh dan mengunduh naskah resmi UU KUHAP 2025 dalam Bahasa Indonesia sebagai sumber rujukan yang sah, guna mendukung kepastian hukum, keseragaman penerapan, serta peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia.